Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in /home/shak3146/public_html/lib/pkp/classes/session/SessionManager.inc.php on line 69
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/shak3146/public_html/lib/pkp/classes/session/SessionManager.inc.php:69) in /home/shak3146/public_html/plugins/generic/citationStyleLanguage/CitationStyleLanguagePlugin.inc.php on line 478
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/shak3146/public_html/lib/pkp/classes/session/SessionManager.inc.php:69) in /home/shak3146/public_html/plugins/generic/citationStyleLanguage/CitationStyleLanguagePlugin.inc.php on line 479
TY - JOUR
AU - Baihaqi, Achmad
AU - Romadani, M. Alwi
AU - Abdurrahim, Abdurrahim
AU - Maisari, Nor
AU - Maisarah, Siti
AU - Liya, Siti Lavina
PY - 2026/03/29
Y2 - 2026/11/13
TI - Fenomena Jasa Nikah Siri di Masyarakat Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif
JF - Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
JA - IJIJEL
VL - 4
IS - 1
SE - Articles
DO - 10.62976/ijijel.v4i1.1755
UR - https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1755
SP - 993-1001
AB - <p>Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi praktik perkawinan di Indonesia, salah satunya melalui maraknya jasa nikah siri yang ditawarkan secara daring. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena menggeser praktik nikah siri dari ranah privat ke ruang digital yang bersifat terbuka dan komersial. Artikel ini bertujuan menganalisis jasa nikah siri dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dapat dipandang sah secara normatif dalam Hukum Islam apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, namun dalam hukum positif Indonesia pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang menentukan pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Hukum Islam dan hukum positif yang berorientasi pada kemaslahatan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan di era digital.</p>
ER -