Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Sosiologi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Sosial, Dan Realitas Sosial

Muhammad Haddad — 2026-10-09

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antara peraturan dan praktik, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosial dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara, serta mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konstruksi Logika Hukum Islam Dalam Pembagian Bersama Pascaperceraian Bagi Istri Yang Tidak Bekerja (Studi Pustaka)

Al Vaya Fitria — 2026-10-09

Artikel ini mengkaji konstruksi logika hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca perceraian bagi istri yang tidak bekerja secara formal. Persoalan utama yang diangkat adalah apakah istri yang tidak berkontribusi secara finansial tetap berhak memperoleh bagian harta bersama, serta bagaimana prinsip keadilan dan Maqashid Syariah digunakan dalam menilai kontribusi istri terhadap kelangsungan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, dan konsep Maqashid Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama sebesar 50:50 bagi mantan suami dan istri, sepanjang tidak ada perjanjian lain; ketentuan ini berlaku tanpa membedakan apakah istri bekerja atau tidak. Dalam logika hukum Islam, istri yang mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung suami tetap memiliki kontribusi yang bernilai hukum, sehingga perannya tidak boleh diabaikan hanya karena tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, pembagian harta bersama sebaiknya tidak dipahami secara kaku sebagai pembagian formal, melainkan harus ditempuh melalui penafsiran yang berorientasi pada keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, perlindungan hak istri, dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl). Artikel ini menyimpulkan bahwa istri yang tidak bekerja tetap berhak atas harta bersama dan berpotensi memperoleh porsi yang lebih besar apabila kontribusi domestiknya serta kondisi ekonominya setelah perceraian dipertimbangkan oleh hakim.

Penggunaan Penalaran Deduktif Dalam Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Hukum Perjanjian Indonesia

Raudatun Nisa — 2026-10-17

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diakaomodasi dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikann otonomi bagi para pihak untuk meruuskan substansi perjanjian. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan wajib tunduk pada limitasi normatif seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) serta pembatasan kausa terlarang (Pasal 1337 KUHPerdata). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan penalaran deduktif dalam menganalisis batasan asas kebebasan berkontrak serta menguji korelasi antara norma hukum umum, dan kesepakatan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara deskriptif-analitis berbasis logika soligisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran deduktif berperan krusial dalam menghubungkan norma hukum abstrak dengan kasus konkret secara logis dan sistematis. Pengujian deduktif membuktikan bahwa consensus para pihak tidak dapat mengesampingkan larangan hukum yang bersifat memaksa, serta membantu membedakan syarat keabsahan subtansial dengan formalitas administratif. Dengan demikian, penalaran deduktif memastikan bahwa asas kebebasan berkontrak diterapkan secara terstruktur tanpa mengabaikan batas-batas hukum positif di Indonesia.

Gaya Hidup Childfree Di Kalangan Pasangan Muda Gen Z : Perspektif Hukum Keluarga Islam

Nadia Putri — 2026-10-24

Penomena childfree yaitu pilihan untuk tidak memiliki anak semakin menjadi topik hangat di antara pasangan muda dari Generasi Z. Pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kecemasan terhadap keadaan ekonomi, keisapan mental, pengembangan karir, dan situasi sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena gaya hidup childfree dalam pandangan hukum keluarga islam dengan pendekatan Maqashid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka dengan pendekatan deskriftif kualitatif. Data yang dikumpulkan dari buku, jurnal akademik, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan fenomena childfree serta hukum islam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa untuk tidak mempunyai anak ecara permanen tanpa alasan yang sesuai dengan syariat dianggap tidak sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) yang merupakan salah satu tujuan pernikahan dalam islam. Namun, islam memberikan fleksibelitas untuk menunda kehamilan jika ada alasan kuat, seperti kondisi Kesehatan yang dapat membahayakan keselamatan ibu. Oleh karena itu fenomena childfree haus diteliti dengan bijaksana dengan memperhatikan tujuan pernikahan, kemaslahatan keluarga, serta keeimbangan antara hak indivifu dan kewajiban dalam kehidupan pernikahan.

KESALAHAN DAN MENS REA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANALISIS KOMPARATIF LEGAL MAXIM ACTUS NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA DAN KAIDAH HUKUM ISLAM AL-UMURU BI MAQASHIDIHA

Nendena Rizki Adinda — 2026-10-26

This article compares the common law maxim actus non facit reum nisi mens sit rea with the Islamic legal maxim al-umūru bi maqāṣidihā in the context of fault and criminal liability. The comparison is timely following the entry into force of Law Number 1 of 2023 (the National Criminal Code) on 2 January 2026, whose Article 36 codifies the principle of no punishment without fault through intention and negligence, while Aceh applies Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law. This is qualitative normative legal research using statutory, conceptual, and functional comparative approaches, with data obtained through library research on primary and secondary legal materials. The findings show that the two maxims are not equivalent but converge on the principle that a culpable mental state is a prerequisite for just punishment. They meet on gradations of fault, the recognition of excusing conditions, and caution in proof. They differ in function: mens rea is a technical-procedural doctrine proven by inference from facts, whereas the maxim on intention is an ethical-teleological principle with both worldly and otherworldly dimensions. Equivalence between categories is also imprecise; for example, syibh al-'amd cannot simply be equated with negligence. The maxim on intention may serve as an evaluative benchmark for exceptions to the fault principle, such as strict liability and corporate liability, as a conceptual proposal that still requires testing.

Pengungkapan Masalah Rumah Tangga Di Media Sosial: Analisis Penalaran Hukum Islam Antara Menjaga Aib Dan Mencari Perlindungan

Achmad Baihaqi — 2026-10-28

Pengungkapan masalah rumah tangga di media sosial menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara menjaga privasi pasangan dan mencari perlindungan dari tindakan yang merugikan. Artikel ini mengkaji dasar hukum, menguji argumentasi yang digunakan, dan merumuskan pertimbangan untuk menilai batas pengungkapan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber kajian meliputi ayat Al-Qur’an, hadis sahih, pembahasan al-Nawawi tentang gibah yang dibolehkan, Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, serta literatur akademik. Hasil analisis membedakan kebenaran informasi dari pembenaran untuk menyebarkannya. Kewajiban menjaga aib maupun tujuan mencari perlindungan tidak cukup menjadi dasar kesimpulan tanpa pemeriksaan keadaan konkret. Pengaduan Hindun binti Utbah mendukung pengungkapan untuk memperoleh petunjuk dan pemenuhan hak, tetapi tidak otomatis membenarkan penyebaran kepada publik tanpa batas. Artikel ini mengusulkan enam pertimbangan, yaitu tujuan yang dapat dibenarkan, dasar faktual, kemampuan penerima untuk membantu, kebutuhan dalam keadaan nyata, kesebandingan informasi yang dibuka, serta dampak yang dapat diperkirakan. Pertimbangan tersebut merupakan perangkat analisis, bukan fatwa baru yang mengikat. Pengaduan terbatas dan publikasi kepada khalayak perlu dinilai secara berbeda.

Penggunaan Metode Isyqan Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kua Landasan Ulin

Muhammad Akbar Filayati — 2026-10-31

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penggunaan metode Isyqan, yaitu metode penyampaian materi keagamaan melalui syair dan nadham, dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, serta menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan metode tersebut sebagai sarana penyampaian materi bimbingan perkawinan. Metode ini dipilih sebagai objek kajian karena merepresentasikan inovasi lokal yang belum banyak disentuh penelitian terdahulu, mengingat kajian mengenai bimbingan perkawinan selama ini lebih banyak berfokus pada evaluasi program secara umum ketimbang strategi penyampaian materi secara spesifik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berjenis field research dengan lima informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, meliputi penyuluh agama pencetus metode, kepala KUA, staf pengadministrasian, dan dua orang calon pengantin perempuan dari pasangan yang berbeda yang mengikuti bimbingan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber, sedangkan tinjauan hukum Islam dilakukan secara normatif dengan merujuk pada dalil Al-Qur’an, hadis, dan kaidah fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Isyqan digunakan dengan melibatkan calon pengantin secara aktif melalui pelantunan syair bernada, sehingga menciptakan suasana bimbingan yang lebih partisipatif dan mudah diingat. Menurut tinjauan hukum Islam, penggunaannya pada dasarnya dibolehkan sebagai sarana (wasilah) penyampaian ilmu, dengan syarat isi syair sesuai ketentuan fikih, pelaksanaannya tidak disertai hal yang dilarang syariat, serta didukung pembimbing yang kompeten dan pengulangan materi yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi keilmuan baru bagi pengembangan metode kreatif dalam bimbingan perkawinan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi masa kini.

Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya)

Dede Rosada — 2026-11-01

This study aims to analyze the dynamics of the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in West Java Province, with a focus on a case study in Tasikmalaya Regency. Pilkada, as an instrument of local democracy, plays an important role in determining the quality of regional leadership, however, in practice it still faces various challenges. This study employs a normative legal method with a qualitative descriptive approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the dynamics of Pilkada implementation in West Java are influenced by regulatory changes, technical and administrative constraints, as well as local political dynamics. In Tasikmalaya Regency, several main problems were identified, including suboptimal levels of public participation, the potential for money politics practices, and issues related to the neutrality of the civil service. From a legal perspective, although the regulatory framework is sufficiently comprehensive, its implementation still encounters various obstacles, particularly in aspects of law enforcement and normative certainty. Therefore, comprehensive improvements are required through strengthening regulations, improving the performance of election organizers, and increasing public political awareness in order to realize Pilkada that is democratic, transparent, and possesses integrity.

The Nature Of Power Relationships And The Effectiveness Of Law In The Phenomenon Of Sexual Violence In Higher Education Institutions: An Ontological Analysis

Ardison Asri — 2026-11-07

This study aims to analyze the nature of sexual violence in higher education settings, power imbalances in academic relationships, and the effectiveness of legal protections. The research method employed is a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The analysis in this study was conducted qualitatively, namely through the identification of main ideas, the grouping of themes (the reality of sexual violence, power asymmetry, a culture of silence, and legal protection), a critical reading across sources, and an argumentative synthesis. The results of the research and analysis indicate that the phenomenon of sexual violence in higher education settings constitutes an objective social reality manifesting as physical, psychological, verbal, and sexual violence. This reality is characterized by the presence of a “culture of silence” and the victims’ fear stemming from their subordinate position, which leaves them vulnerable to academic intimidation, threats of sanctions, and social stigma. From the perspective of legal ontology, the nature of sexual violence in higher education settings is not merely an individual moral transgression but rather a consequence of power imbalances and the structured interplay of power and knowledge within the academic hierarchy. The effectiveness of legal norms—such as Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 55 of 2024 on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions—and internal guidelines, such as the Rector’s Regulations and the establishment of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (Satgas PPKPT) is ontologically determined by the extent to which these regulations are able to reduce power asymmetries, erode a culture of institutional betrayal, and transform the institution’s legal culture into one that promotes justice and provides substantive protection for victims.

Perspektif Pegawai Kua Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Rp100.000 Oleh Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Anjir Pasar)

Nida Urrahmah — 2026-11-03

Pemberian mahar, uang tunai Rp100.000, oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Anjir Pasar sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini ingin mengungkap pandangan pegawai KUA tentang fenomena ini dan alasan pemilihan nominal. Analisisnya menggunakan perspektif Hukum Islam, termasuk ketentuan mahar dalam Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kaidah ‘Urf. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan lima informan: kepala KUA, staf KUA, dan penyuluh agama. Hasil penelitian menegaskan pegawai KUA melihat mahar Rp100.000 sebagai wajar. Pegawai KUA juga bilang praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua calon pengantin. Pegawai KUA mengapa memilih nominal ini? Karena mudah diucapkan saat ijab kabul, praktis ditentukan, cocok dengan kondisi ekonomi, dan sudah kebiasaan di masyarakat. Pegawai KUA juga menegaskan mahar adalah hak istri. Mahar berbeda dari kewajiban nafkah suami. Dari Hukum Islam, praktik ini sah. Syariat tidak menetapkan batas minimal mahar menurut mayoritas ulama. Ini sejalan dengan anjuran kemudahan dan kesederhanaan mahar. Praktik ini dapat diterima sebagai ‘Urf yang sahih. Jadi mahar Rp100.000 adalah praktik yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Praktik ini selaras dengan prinsip kemudahan pernikahan Islam, selama tetap menjaga kesepakatan dan hak mempelai perempuan.

Analisis Yuridis Tumpang Tindih Klaim Hak Atas Tanah Antara Register Dati Dan Sertifikat Hak Milik Di Negeri Liang

Nufriyawan Somoal — 2026-11-03

Tumpang tindih klaim hak atas tanah antara Register Dati dan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan persoalan yang mempertemukan bukti penguasaan tanah adat dengan bukti hak dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Di Negeri Liang, Register Dati memiliki arti historis dan sosial karena berkaitan dengan asal-usul penguasaan tanah oleh marga atau fam, sedangkan SHM merupakan alat bukti hak yang diterbitkan melalui administrasi pertanahan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kedua bentuk bukti tersebut serta mekanisme penyelesaian tumpang tindih klaim di Negeri Liang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan pertanahan di Negeri Liang, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Register Dati penting sebagai bukti historis dan administratif yang membantu menelusuri asal-usul, hubungan kekerabatan, serta riwayat penguasaan tanah, tetapi tidak dengan sendirinya setara dengan SHM atau otomatis membatalkan sertifikat. Sebaliknya, SHM merupakan alat bukti yang kuat, tetapi klaim terhadap tanah tetap dapat diuji apabila terdapat bukti tandingan atau dugaan cacat dalam proses penerbitannya. Penyelesaian di tingkat negeri mengutamakan musyawarah dan mediasi dengan menelusuri riwayat tanah serta bukti para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat diteruskan melalui instansi pertanahan atau lembaga peradilan sesuai karakter sengketa. Keterbatasan pendataan dan pemetaan tanah karena kendala anggaran menjadi tantangan pencegahan sengketa. Karena itu, diperlukan pencatatan tanah adat yang sistematis dan koordinasi antara pemerintah negeri, masyarakat adat, dan Kantor Pertanahan.

Analisis Yuridis Terhadap Implikasi Isbat Nikah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Konstitusional Anak

Rizki Rahmanur Putra — 2026-11-05

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri memicu implikasi yang kompleks terhadap hukum Indonesia, terutama prihal kejelasan hukum anak yang lahir ke dunia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum proses isbat nikah sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum dan untuk menginvestigasi dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional anak selepas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Megaplikasikan Metode statute approach dan yuridis-normatif serta case approach. Penelitian ini mengindikasikan proses isbat nikah di Pengadilan Agama berperan sebagai wadah hukum resmi yang mengalihkan status pernikahan dari de facto menjadi de jure yang berlaku surut. Implikasi yuridis dari penetapan isbat nikah secara langsung memulihkan hak-hak konstitusional anak, meliputi hak atas identitas hukum (pencantuman nama ayah pada akta kelahiran), hak keperdataan berupa nafkah, serta kedudukan hukum yang sah dalam hal kewarisan dan perwalian (nasab). Isbat nikah menjadi satu-satunya solusi kolektif-instan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak demi mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum yang diamanatkan konstitusi.

Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Indonesia

Siti Soleha Tiara Handraini — 2026-11-07

Digitalisasi pelayanan publik mengubah cara masyarakat mengakses layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan pemerintahan lainnya. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kesetaraan akses, kepastian prosedur, transparansi, keamanan informasi, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan normatif dan implementatif, serta merumuskan model penguatan perlindungan hak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan peraturan terkait; bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2022–2026. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran sistematis terhadap hubungan norma pelayanan publik, SPBE, dan pelindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak masyarakat dalam layanan digital mencakup akses yang setara, informasi yang transparan, kepastian prosedur, privasi dan keamanan data, partisipasi, pengaduan, serta pemulihan yang efektif. Kerangka hukum telah menyediakan dasar perlindungan, tetapi penerapannya masih menghadapi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, belum seragamnya standar layanan elektronik, serta belum optimalnya koordinasi pertanggungjawaban antarlembaga dan penyedia teknologi. Penelitian ini menawarkan model perlindungan berbasis lima pilar, yaitu akses universal, transparansi dan kepastian prosedur, privasi dan keamanan data, partisipasi dan pengaduan, serta akuntabilitas dan pemulihan. Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggara untuk memastikan transformasi digital tetap berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Reconstructing Women’s Post-Divorce Maintenance Rights in Indonesian Islamic Family Law

Fauziah Hayati — 2026-11-07

Wives file roughly three quarters of all divorce cases in Indonesia, yet the maintenance rules they rely on were written mainly for divorces started by husbands. This mismatch is contested, because courts and scholars still disagree on whether a wife who sues for divorce deserves iddah maintenance and mut’ah. Supreme Court circulars issued in 2018 and 2019 changed the guidance, and the question is now urgent because compliance remains uneven. Existing research falls into three strands: studies of the factors that shape entitlement, studies of judicial process, and studies of economic impact. Most draw on fiqh doctrine, maqasid al-shari’ah, or feminist critiques of male authority, but few connect these with enforcement. This article asks how post-divorce maintenance rights are currently structured, which factors weaken them, and what model could rebuild them. It treats maintenance as a bundle of five claims rather than a single payment. We used a normative-juridical design with qualitative content analysis of statutes, the Compilation of Islamic Law, Supreme Court regulations and circulars, and recent Indonesian and international scholarship. Findings were coded across textual, critical, and transformative dimensions and interpreted through maqasid al-shari’ah and Fraser’s theory of justice. Three findings stand out. Entitlement depends more on who files for divorce and on the nusyuz label than on need. Nusyuz works as an unevenly applied gatekeeper, while rules on quantification and enforcement are thin. A three-tier model that presumes entitlement, structures quantification, and secures payment fits both Islamic legal objectives and constitutional equality. Women’s maintenance rights are limited less by Islamic doctrine than by procedural design. We recommend codifying a presumption of entitlement, adopting a court guideline for amounts, and building enforcement tools that do not depend on the wife’s own litigation.

Sengketa Hak Asuh Anak: Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Fahmi Hamzah Rifai — 2026-11-08

Sengketa hak asuh anak (hadhanah) pascaperceraian merupakan persoalan hukum keluarga Islam yang tidak hanya berkaitan dengan penentuan orang tua yang berhak mengasuh, tetapi juga menyangkut perlindungan, pemenuhan hak, dan keberlanjutan kehidupan anak. Ketentuan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan prioritas pengasuhan kepada ibu bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan anak yang telah mumayyiz diberikan kesempatan untuk memilih antara ayah dan ibu. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan ketika prioritas normatif tidak selalu sejalan dengan kondisi faktual dan kebutuhan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum hadhanah dalam putusan pengadilan serta merekonstruksi konsep penentuan hak asuh anak berdasarkan integrasi maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip the best interests of the child. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 1 Tahun 2025, serta putusan pengadilan mengenai sengketa hadhanah. Analisis juga memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 dan Nomor 171 PK/Ag/2022 sebagai perkembangan yurisprudensi mengenai kepentingan anak dan pengasuhan bersama. Hasil kajian menunjukkan bahwa penentuan hak asuh anak tidak cukup didasarkan pada prioritas jenis kelamin orang tua atau batas usia anak, melainkan harus mempertimbangkan kelayakan pengasuhan, keamanan, kedekatan emosional, pendidikan, kesehatan psikologis, hak anak untuk didengar, serta keberlanjutan hubungan dengan kedua orang tua. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi paradigma hadhanah dari pendekatan yang berorientasi pada hak orang tua menuju model pengasuhan berorientasi pada hak dan kemaslahatan anak. Rekonstruksi tersebut dibangun melalui lima dimensi maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dioperasionalkan melalui penilaian kelayakan pengasuhan, partisipasi anak, kesinambungan pengasuhan, dan tanggung jawab bersama orang tua. Dengan demikian, hadhanah perlu dipahami sebagai tanggung jawab hukum dan moral yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan anak secara menyeluruh.

Ninik Mamak Sebagai Penjaga Gerbang Nikah Dan Cerai Di Minangkabau

Asyrof Syarifuddin — 2026-11-09

Artikel ini mengkaji bagaimana izin ninik mamak memengaruhi akses masyarakat Minangkabau ke Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, baik pada pencatatan nikah maupun gugatan cerai. Di sejumlah nagari Sumatera Barat, wali nagari hanya menerbitkan surat pengantar nikah bila ninik mamak hadir atau memberi rekomendasi, sehingga penolakan izin menghambat pencatatan meskipun wali nasab telah setuju. Hambatan ini kerap disertai biaya adat yang melampaui biaya resmi pencatatan, dan dikenakan pula kepada perantau, bahkan pendatang bukan Minang. Belakangan muncul wacana dari pimpinan lembaga adat agar Pengadilan Agama tidak menerima gugatan cerai tanpa surat ninik mamak. Penelitian sosio-legal ini memadukan observasi partisipatif dalam forum diskusi lembaga adat dan aparatur peradilan, wawancara, dan analisis peraturan, dengan kerangka forum shopping dan shopping forums dari Keebet von Benda-Beckmann. Temuan menunjukkan bahwa izin tertulis ninik mamak adalah aturan setempat yang dibirokratisasi melalui administrasi nagari, bukan adat yang berlaku umum. Ketika izin tertahan, sebagian pasangan menempuh nikah siri lalu mengajukan itsbat, padahal sistem adat yang sama menghukum nikah siri. Wacana surat izin cerai berpotensi memperparah pola pisah tanpa cerai, menutup akses perempuan yang mendominasi perkara cerai gugat, dan secara de facto melumpuhkan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artikel ini berargumen bahwa aspirasi ninik mamak untuk mendamaikan dapat diwadahi secara sah melalui peran fasilitatif yang sukarela, tanpa menjadikannya syarat akses ke hukum negara. Kontribusinya adalah membaca izin adat sebagai klaim yurisdiksi yang berdampak langsung pada akses keadilan.