Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory

Kedudukan Hukum Distributor Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan

Imelda Ramandani, Ronny Winarno, Humiati Humiati — Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.

Padangsidimpuan City Traders' Economic Assistance With Julo-Julo

Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000

The purpose of this study is to find out the types of social exchanges in Julo-Julo activities and how social exchanges function in terms of economics. This research was conducted with a qualitative approach and phenomenological methods. Observations, interviews, and documentation are used to collect data. The theory of reciprocity is the theory used in this study. According to information collected from the Julo-Julo social exchange at the Sangkumpal Bonang Market, Padangsidimpuan City, wedding and celebration materials used by Julo-Julo members for weddings and celebrations were collected by the chairman of the Julo-Julo board. The Julo-Julo method uses staples according to criteria, where the criteria are the most important members of Julo-Julo, which is to meet material needs. In society, there are two types of exchange: comparative reciprocity and general reciprocity. The function of the Julo-Julo exchange for the community in the Sangkumpal Market, Padangsidimpuan City is to overcome problems related to holding weddings and celebrations, such as a lack of money capital, a lack of rewang labor, and a lack of facilities and infrastructure.

Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Contempt Of Court Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Menjaga Lembaga Peradilan Di Indonesia

Ervina Husnaini, Iwan Darmawan, Nandang Kusnadi — Sun, 26 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana contempt of court, penerapan sanksi dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala dan upaya penanggulangannya dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa contempt of court merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan memiliki batasan hukum. Namun demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus pada saat KUHP lama, oleh karena itu pengaturannya belum komprehensi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal yang multitafsir dalam KUHP Baru, pemerintah perlu memfasilitasi terhadap peraturan baru di KUHP Baru mengenai contempt of court, serta penegakkan hukum yang konsisten.

Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Ahmad Rizal, Muthia Septarina, Nisa Amalina Adlina — Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindakan pembajakan film di era digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembajakan film di era digital. Metode yang digunakan Penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan yang terjadi dan menelitinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindakan pembajakan film di era digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dimana terdapat frasa “media lainnya” memiliki makna yang sangat luas karena tidak memiliki batasan yang jelas atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir akun yang menyebarkan konten bajakan.

Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Tunggal Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan

Noraida Fitri, Rahmat Fadillah — Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000

Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ayah tunggal dan didukung oleh dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ayah tunggal dilakukan dengan bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan bagi anak sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap informan.

Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa : Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Hemalia Najmi Dhiaulhaq, Munajah Munajah, Nahdah Nahdah — Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus hubungan pengasuh, tenaga pengajar dan santri di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup juga belum diatur secara spesifi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan sistem perlindungan independen yang efektif bagi santri korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang tertutup