Analisis Yuridis Terhadap Larangan Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Abstract

Di Indonesia, pekerja anak masih menjadi masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang jelas (seperti Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang mempekerjakan anak), pekerja anak masih tersebar luas di berbagai bidang, baik di sektor formal maupun informal. Alih-alih menikmati masa kecil yang riang dan mengenyam pendidikan, banyak anak dipaksa bekerja yang mengeksploitasi mereka dan mengabaikan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, dan perkembangan emosi yang sehat. Penyebab utamanya adalah kemiskinan struktural, terbatasnya akses terhadap pendidikan yang terjangkau dan bermutu, serta implementasi hukum yang ada yang belum memadai. Akibatnya, banyak larangan hukum yang pada kenyataannya tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, menggabungkan pendekatan hukum dan teoritis serta mengevaluasinya menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari ketentuan hukum primer, literatur tambahan seperti buku teks dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana norma hukum yang ada menangani masalah pekerja anak dan sejauh mana norma tersebut efektif dalam mencapai tujuan hukum teori Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Temuan penelitian menggambarkan bahwa, meskipun keadilan dianggap sebagai tujuan utama, keadilan sangat sulit untuk diimplementasikan. Peraturan hukum yang ada tidak memadai karena kurangnya langkah-langkah konkret seperti bantuan keuangan atau inisiatif pendidikan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih konsisten dan pendekatan holistik berbasis keadilan terhadap perlindungan anak sangat dibutuhkan.