Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir Kecamatan Waplau Kabupaten Buru

Abstract

Masyarakat nelayan pesisir Kecamatan Waplau Kabupaten Buru masih menghadapi persoalan rendahnya kapasitas usaha, keterbatasan teknologi penangkapan, lemahnya akses pemasaran, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan modal, ketergantungan terhadap pedagang pengumpul, serta belum meratanya manfaat program pemberdayaan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi sumber daya perikanan yang relatif besar belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi aktivitas usaha nelayan, tetapi dampaknya belum merata dan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan struktural yang dihadapi masyarakat pesisir. Dari 45 responden, 22,2% menyatakan bantuan sangat bermanfaat dan 55,56% menyatakan bermanfaat. Namun, pengelolaan bantuan kelompok yang masih terkonsentrasi pada individu, minimnya pelatihan, rendahnya pendidikan, ketergantungan terhadap musim, serta lemahnya akses pasar menjadi kendala utama. Kondisi ekonomi nelayan juga dipengaruhi oleh rendahnya harga ikan dan dominannya pedagang pengumpul dalam menentukan harga. Analisis SWOT menghasilkan tujuh alternatif strategi, yaitu memperbesar skala usaha perikanan, penambahan armada tangkap, bantuan pemerintah yang tepat sasaran, pelatihan tata kelola pemasaran, diversifikasi pengolahan ikan, perumusan regulasi kestabilan harga ikan, dan pengelolaan hasil tangkap berbasis masyarakat. Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa prioritas tertinggi adalah perumusan Peraturan Daerah terkait kestabilan harga ikan sebesar 45,7%, diikuti bantuan pemerintah yang tepat sasaran sebesar 19,6% dan penambahan armada tangkap sebesar 12,3%, dengan nilai Consistency Ratio 7,7%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan Kecamatan Waplau perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan sarana produksi, tetapi juga pada penguatan tata kelola pasar, perlindungan posisi tawar nelayan, pemerataan bantuan, peningkatan kapasitas, dan penguatan kelembagaan masyarakat.