Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Indonesia

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik mengubah cara masyarakat mengakses layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, perizinan, dan layanan pemerintahan lainnya. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kesetaraan akses, kepastian prosedur, transparansi, keamanan informasi, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, mengidentifikasi kesenjangan normatif dan implementatif, serta merumuskan model penguatan perlindungan hak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 96 Tahun 2012, Perpres Nomor 95 Tahun 2018, UU Nomor 27 Tahun 2022, dan peraturan terkait; bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2022–2026. Analisis dilakukan secara kualitatif preskriptif melalui penafsiran sistematis terhadap hubungan norma pelayanan publik, SPBE, dan pelindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak masyarakat dalam layanan digital mencakup akses yang setara, informasi yang transparan, kepastian prosedur, privasi dan keamanan data, partisipasi, pengaduan, serta pemulihan yang efektif. Kerangka hukum telah menyediakan dasar perlindungan, tetapi penerapannya masih menghadapi kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, belum seragamnya standar layanan elektronik, serta belum optimalnya koordinasi pertanggungjawaban antarlembaga dan penyedia teknologi. Penelitian ini menawarkan model perlindungan berbasis lima pilar, yaitu akses universal, transparansi dan kepastian prosedur, privasi dan keamanan data, partisipasi dan pengaduan, serta akuntabilitas dan pemulihan. Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi penyelenggara untuk memastikan transformasi digital tetap berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.